Sabtu, 04 Mei 2013

Menakar Calon Pemimpin NTB

MENAKAR CALON PEMIMPIN PERANG UNTUK KEMAJUAN NTB

Oleh: Moh. Ali Imron Rosidi


Jika mencermati acara debat calon gubernur (cagup) dan wakil gubernur  (cawagub) yang diselenggarakan KPUD NTB dan disiarkan secara live oleh salah satu stasiun TV nasional pada 27 April lalu, maka masyarakat dapat menyaksikan visualisasi sosok empat pasangan calon NTB 1 yang akan menjadi Jenderal pembangunan daerah. Tidak hanya kenal wajah, tetapi diharapkan juga dapat mengenali program-program janji jika salah satu dari mereka terpilih memenangi suara rakyat yang akan disuling pada 13 Mei 2013 mendatang.

Harapan lainnya, rakyat dapat melihat acara debat itu tidak sekedar acara sosialisai KPUD yang biasa, yang normatif, setelah KPUD mengumumkan status calon tetap pasangan cagub cawagub sebulan sebelumnya.  Lebih penting lagi rakyat NTB ingin acara debat yang dikemas dalam sistem panelis itu sebagai bentuk uji kelayakan publik untuk mengetahui siapakah di antara calon itu yang dapat menawarkan ‘asupan spirit’ sebagai sumber energi inspiratif untuk memajukan daerah. Fakta bahwa alam NTB yang kaya tetapi belum menjadikan warga penghuninya terangkat status kesejahteraannya ini menjadi awal masalah. Karena itu NTB tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat dari sisi legitimasi politik, tetapi juga berkarakter pemimpin perang.
Isitilah perang bisa sangat menyeramkan ketika berkonotasi dengan dampak bencana yang ditimbulkannya. Namun, perang adalah kebutuhan manusia sepanjang masa. Ia adalah spirit yang melekat (spotted) pada setiap proses (individu atau kelompok) menuntut adanya perubahan. Sejujurnya kita membutuhkan spirit perang ini untuk memberantas kelemahan kita sebagai individu anggota kelompok dan sebagai warga dunia. Spirit perang ini sebagai bentuk kesiapan kemanusiaan kita untuk mencegah potensi bencana perang itu sendiri dari pengabaian atas kendali nilai kemanusiaan.

Kedaulatan politik NKRI sudah dinyatakan sejak hampir 7 dasa warsa yang lalu. Berikutnya, kedaulatan ekonomi menjadi tujuan simultan yang mengaliri tubuh RI untuk menjadi negara adil dan makmur. Karena itu model pengelolaan negara oleh rezim pemerintahan kita harus dapat mencerminkan strategi menciptakan jiwa yang adil dan keraga-an fisik yang makmur. Di sinilah, membangun ekonomi pun harus dipahamkan dalam agenda politik daerah sebagai program perang. Spirit ini nantinya menjadi rujukan politis untuk memberi tekanan pada model prioritasi angaran belanja daerah. Sistem penganggaran yang dibuat harus  dibuat sinkron terhadap perjuangan memerangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan mutu akses warga negara memperoleh jaminan layanan dasar keamanan dan kenyamanan melalui bidang-bidang yang dikelola pemerintah.

Secara umum, kita bisa lihat para cagub-cawagub mengkomunikasikan janji program masih berkutat pada pandangan normatif tentang bagaimana meningkatkan bidang layanan kesehatan, pendidikan dan pemerataan infrastruktur antara satu sama lainnya masih mirip-mirip saja.  Mereka pada dasarnya masih membonceng narasi skema besar kebijakan yang sudah ada dalam system perencanaan pembangunan nasional yang sebenarnya masih sebatas rujukan ‘diktat’ murni. Bukankah masing-masing daerah memiliki masalah yang khas yang menuntut solusi secara karakter khas kedaerahan pula.
Selain itu, narasi janji program para pasangan cagub-cawagub terasa masih terbawa oleh arus fragmentasi nomenklatur program kepartaian untuk didesiminasikan di forum legislatif. Cagub-cawagub bukanlah calon pemimpin yang didaulat oleh kelompok geng politik atau gerombolan adventurer pengusaha masa.

Adakah dari cagub-cawagub itu yang sudah berani memberikan gambaran bagaimana peningkatan ekonomi dapat dilaksanakan secara padu dalam sistem komando perang ekonomi semesta di daerah NTB? Masing-masing calon belum ada yang signifikan memberikan pemaparan mengenai program peningkatan ekonomi dalam pendekatan status perang.

Spirit perang sebagai status membangun daerah ini sepertinya dikesampingkan oleh para pemimpin lokal atau daerah. Sejak globalisasi menjadi ombak besar dalam tata baru ekonomi dunia modern, munculah organisasi-organisasi ekonomi kawasan yang beranggotakan antar Negara. Contohnya adalah APEC untuk tingkat negara-negara di Asia Pasifik; ASEM untuk tingkat ASEAN; WTO untuk tingkat organisasi dunia. Selain itu juga muncul gerakan solidaritas kelompok negara Selatan-Utara dalam Forum G21 dan G7, bersatunya sistem mata uang  Eropa dan masih banyak lagi forum ekonomi kawasan di belahan benua. Kesemuanya adalah bentuk reaksi nyata dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pertempuran pasar bebas sebagai dampak utama era globalisasi.

Gambaran di atas mengandung pesan bahwa globalisasi adalah perang ekonomi dunia yang tangible, nyata. Ia dapat mengancam serta membantai ekonomi rakyat di daerah yang kaya SDA sekalipun –seperti NTB. Para pemimpin daerah yang belum menganggap masalah ini sebagai serius untuk diadvokasikan kepada warganya, maka sama artinya pemimpin itu akan ‘menyetor nyawa‘ rakyatnya untuk perang ekonomi yang belum mereka sadari.

Dalam perang semesta ekonomi ini, negara tidak hanya wajib membekali warganya dengan alutsita (alat utama system persenjataan) perang ekonomi buat warganya, melainkan juga pemimpinnya harus dapat mengarahkan rakyatnya untuk memenangi pertempuran ekonomi yang khas dengan potensi pengembangan ekonominya. NTB dapat memenangi pertempuran ekonomi melalui pengembangan kluster industry wisata dan pertanian. Maka, melalui pendekatan spirit perang ini pemerintah perlu menyediakan alutsita yang handal buat pelaku (tentara) ekonomi, dari aspek hulu dan hilirnya.

Perlu diingat bahwa pada dasarnya musuh utama dalam perang ekonomi adalah kemiskinan universal di level individu anggota kelompok masyarakat akar rumput. Dalam konteks ekonomi pertanian di NTB, melalui spirit perang ini pemerintah harus senantiasa memberikan perbaikan agenda kebijakan dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dengan memaksimalkan produktivitas lahan, menciptakan sistem inti plasma yang pro job, pro poor, pro growth, dan pro environment, revitalisasi sarana dan prasarana, rekonstruksi hilirisasi, reformulasi pasar dalam negeri dan luar negeri, harmonisasi peraturan, dan sinkronisasi sistem agribisnis dan agroindustri.

Pilkada langsung NTB tahun 20013 ini berlangsung pada bulan Mei. Warga NTB sedang berproses untuk menentukan figur pemimpin tepat, yaitu figur yang diharapkan dapat memberikan energi inspirasi buat perbaikan NTB ke depan.  Bulan Mei juga berkenaan dengan momentum peringatan hari Pendidikan Nasional (2 Mei), hari Buruh Sedunia (3 Mei) dan hari kebangkitan nasional (20 Mei). Kita semua berharap agar itu semua dapat dilaksanakan dengan lancar dan dijadikan momentum penting bagi upaya menyediadakan solusi kebangkitan NTB menuju millennium 3.

*) Penulis adalah pendiri Forum Ekonomi Rakyat Tani (FERATANI)

Kamis, 18 April 2013

Komisi Irigasi Lombok Tengah & Lombok Barat

 









NOTULENSI
ACARA
“FASILITASI KOMISI IRIGASI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEGIATAN SOFT COMPONENT OP SDA I BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA 1 DI. PENGGA-GEBONG dan D.I JURANG SATE”
TEMPAT, WAKTU PELAKSANAAN
KANTOR BAPPEDA LOMBOK BARAT
 16-17 April 2013
PESERTA
60 ORANG terinci sebagai berikut:
6 Narasumber, 26 peserta undangan, 18 orang CO/KCO, 10 LC & asisten LC
SUSUNAN ACARA
1.    PEMBUKAAN
2.    LAPORAN KEGIATAN SOFT COMPONENT (PPK OP SDA 1)
3.    SAMBUTAN & PENGARAHAN (BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT/KETUA KOMIR LOMBOK BARAT)
4.    SAMBUTAN KEPALA BWS NT 1
5.    SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KAB. LOMBOK TENGAH (KETUA KOMIR LOMBOK TENGAH)
6.    DESIMINASI SRI (KONSULTAN AGRONOMIST DISIMP 2)
SAMBUTAN & PEMAPARAN
LAPORAN KEGIATAN SOFT COMPONENT Oleh: Ir. H Sujadi (PPK OP SDA 1)
Kegiatan soft component untuk penguatan kelembagaan selama ini lebih terfokus pada P3A/GP3A/IP3A. Pada tahun anggaran 2013 ini kegiatan DISIMP 2 juga akan memfokuskan pada penguatan kelembagaan KOMIR. Maksud acara fasilitasi pertemuan antar KOMIR ini, selain sebagai sosialisasi kegiatan penguatan KOMIR, juga dalam rangka meng-inventarisir kendala dan permasalahan-permasalahan KOMIR yang dapat menyebabkan kinerjanya belum optimal. Karena itu, pihaknya menyebarkan 26 undangan kepada unsur-unsur pengurus dan anggota KOMIR di 2 kabupaten di Lombok Barat dan Lombok Tengah berharap dapat memperoleh bahan-bahan untuk perbaikan peran, fungsi dan tanggung jawab KOMIR ke depan dalam rangka menyokong program ketahanan pangan nasional berbasis pengelolaan SDA Air secara terpadu.  
KEPALA BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT/KETUA KOMIR LOMBOK BARAT
        Posisi NTB dalam konteks Rencana Pembangunan Klaster Wilayah Ekonomi  Nasional, berada pada koridor 5, yaitu menitikberatkan pada pengembangan bidang Pariwisata, pertanian dan rumput laut.
Untuk tanaman pangan, NTB termasuk salah satu lumbung pangan nasional dan pemasok lifestock khusus untuk sapi. Sedangkan untuk hasil peternakan unggas, Provinsi NTB harus mendatangkan dari Jawa dan Bali untuk memenuhi kebutuhan daging unggas (ayam potong) masyarakat local dan permintaan input pada industry pariwisata.
        Di bidang Infrastruktur pertanian irigasi, KOMIR memiliki kompetensi dalam system tata-kelola  optimalisasi pemanfaatan air dan perlindungan daerah resapan air untuk keandalan mata air agar tidak terjadi ketimpangan yang besar rasio volume debit air antar musim.
       Tahun 2009-2014, fokus pada pengembangan saluran irigasi pedesaan yang mana Lombok Barat menargetkan  pembangunan irigasi untuk 22.000 ha lahan pertanian. Posisi sampai tahun 2013 baru mencapai angka 19.000 ha. Jika dilihat dari angka yang belum tercapai untuk satu tahun ke depan sebanyak 3.000 ha, maka Kabupaten Lombok Barat masuk kategori rapot merah.  Namun demikian, hal ini berkaitan dengan status berkurangnya kewenangan pengelolaan wilayah irigasi di Kab. Lobar yang baru saja mengalami pemekaran menjadi Mataram kota dan Lombok Utara.  

KEPALA BWS NT 1 (diwakili oleh Ir. Asep Suwandi)
          Acara ini difasilitasi oleh BWS NT 1 dalam rangka memberikan momentum penguatan peran dan tanggungjawab (tupoksi) pihak-pihak yang terkait dalam KPI (Kelembagaan Pengelola Irigasi). KOMIR merupakan lembaga yang terdiri dari berbagai unsur KPI memiliki peran strategis dalam rangka melaksanakan tanggungjawab koordinasi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang bermuara pada kinerja untuk mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional.
         Beberapa isu penyebab deficitnya neraca ketersediaan air di Pulau Lombok dari tahun ke tahun yang semakin besar membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat pemakai SDA air. Secara garis besar, ada 2 penyebab deficit neraca air. Pertama, berkaitan dengan meningkatnya konsumsi air. Kedua, berkaitan dengan menurunnya ketersediaan air. Sebab pertama, karena factor pertumbuhan jumlah dan jenis pemakai air. Antara lain  naiknya jumlah penduduk berakibat meningkatnya kebutuhan air bersih, air untuk industry pariwisata (perhotelan), industry pengolahan air baku (air kemasan), air untuk industry pengolahan hasil pertanian (skunder dan tersier) dan air untuk lahan pertanian. Sebab kedua, karena factor menurunya kemampuan lingkungan daerah resapan air yang berdampak pada merosotnya kemampuan lingkungan untuk menahan penerimaan volume air dari curah hujan.
        Isu-isu tersebut jika tidak ditangani secara serius dapat mengancam krisis air (seperti yang telah terjadi di wilayah Jawa). Bahkan, status NTB sebagai lumbung pangan nasional dapat terancam. Posisi KOMIR sangat strategis untuk menjembatani para pihak yang berkepentingan dalam memecahkan ancaman krisis air di NTB dan di Pulau Lombok khususnya. Kegiatan program soft component BWS NT 1 bagian dari kelompok pelaksana program dalam rangka optimalisasi pemanfaatan air berkelanjutan untuk usaha tani. Optimalisasi ini meliputi pelaksanaan sinergi antara 1) penataan kegiatan OP Irigasi; 2) upaya advokasi system tanam dan; 3) bersamaan dengan upaya pembinaan (penguatan) kelembagaan pengelola irigasi.
         Sementara itu ditambahkan oleh SEKRETARIS KOMIR KABUPATEN LOMBOK BARAT, Bp. Arif, bahwa fasilitasi pertemuan antar KOMIR Kabupaten ini penting pula membahas masalah limbah pertambangan  yang mencemari air irigasi oleh aktifitas pertambangan perorangan (gelondongan batu emas) di dua wilayah KOMIR kabupaten tersebut.
SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KAB. LOMBOK TENGAH/KETUA KOMIR LOMBOK TENGAH (diwakili oleh Sekretaris KOMIR Lombok Tengah)
           Diakuinya, bahwa kinerja KOMIR di Kabupatan Lombok Tengah cenderung stagnan (mandeg), dianggap sedang dalam status krisis penyelenggaraan. Keberadaan dan fungsi Sekretariat masih belum pasti. Padahal, memasuki usianya di tahun ke-4 ini, KOMIR Lombok Tengah harus segera menyusun RENSTRA 1-5 tahun ke depan. Status necara air di Lombok Tengah adalah deficit sebanyak 215 juta kubik. Ini masalah krusial perlu segera ada pemecahan serius, karena angka deficit tersebut setara dengan volume untuk kebutuhan 4000 ha areal pertanian. Di wilayah Kab. Lombok Tengah terdapat 50.000 ha merupakan lahan spot irigasi terluas di Pulau Lombok yang terbagi dalam 67 Daerah Irigasi.
           Beberapa isu aktual belum terjamah oleh peran KOMIR antara lain pertama, lemahnya penanganan atas maraknya isu mengenai lelang (komersialisasi) jatah jadwal volume air kepada subak. Kedua, lemahnya penertiban atas pelanggaran pelaksanaan rencana tanam. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana agar produk-produk yang direkomendasikan KOMIR lebih koersif (memiliki daya paksa), sehingga perbub mengenai pola tanam tahunan kabupaten tidak menjadi peraturan di atas kertas saja (ompong). 
        Ditambahkan oleh H. Asep Suwandi (BWS NT 1), bahwa memang terdapat ketidaksinkronan dalam pelaksanaan system pola tanam musiman. Satu sisi, Menteri Pertanian dan Peternakan memberikan kebebasan kepada petani untuk memilih jenis tanaman yang dinilai bernilai tinggi. Di sisi lain, petani yang berstatus subak (pemakai air irigasi) terikat oleh fakta ketersediaan air.  Ini perlu diberikan sudut pandang pemahaman antara petani di lahan irigasi (subak) dan petani non lahan irigasi (lahan kering dan lahan basah alami.
      H. Asep Suwandi menganggap perlu dilakukan koordinasi antar KOMIR untuk menyuarakan aspirasinya kepada BWS. KOMIR perlu memberikan informasi secara kelembagaan kepada BWS mengenai kebutuhan-kebutuhan di lapangan pelaksanaan. Karena itu, di sini ada konsultan kelembagaan. Stakeholder BWS juga terkait dengan PDAM (perusahaan komersial pengelola air untuk konsumsi domestik)

DESIMINASI SRI (Bp. Abdul Rahim, KONSULTAN PUSAT DISIMP 2, bidang AGRONOMI)
         Konsep pengelolaan air irigasi berdasarkan prinsip memahami sirkulasi berkumpulnya air.  Secara teknis pemahaman ini berakar dari hukum fisika mengenai 1) system sirkulasi atas dalam wujud penguapan air melalui peredaran udara (evaporasi dan transpirasi); 2) system sirkulasi bawah dalam wujud rembesan dan perkolasi. 
         Pengairan atau irigasi merupakan bagian dari pengelolaan distribusi air dalam rangka pelaksanaan pola ‘stock system’ air sebagai salah satu pemenuhan input dalam usaha pertanian. Pengairan (mengairi) lahan pertanian memerlukan strategi agar keberadaan air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman mengikuti stock system alami air sesuai tipe hidrologi wilayah terkait. Strategi ini menghasilkan model “on farm water management” sesuai dengan jenis tanaman dan kapasitas lahan (media tanamnya). Misalnya, bagaimana mengatur tingkat ketersediaan air untuk lahan tanaman padi yang membutuhkan 3-5 kubik air untuk setiap 1 kg beras yang dihasilkannya.
      
SESI TANYA JAWAB
Bagaimana Komir berperan?
Junaidi, OP Lombok Barat  menanyakan: 1) berkaitan dengan banyaknya pelanggaran Rencana Tata Tanam.; 2) jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian, maka apa saja dampaknya terhadap upaya pengedalian siklus hama penyakit; 3) Kriteria pengusulan suatu wilayah pertanian untuk dapat mengakses jaringan irigasi.

Seperti apa penerapan Sistem Informasi Manajemen Irigasi?
H. Aripin, Ketua GP3A bertanya: 1) berkaitan dengan transparansi prosentasi alokasi pembagian air; 2) SOP Pengawasan mengenai jadwal penggiliran volume air dan 3) berkaitan dengan transparansi alokasi anggaran pengelolaan OP Partisipatif.

Bagaimana Mekanisme Pemberian Sanksi?
H. Muslim, Pengamat D.I Jurang Sate Hilir:  1) Jika suatu wilayah irigasi tidak mematuhi peraturan (Perda); 2) gangguan fungsi asset irigasi oleh kelompok masyarakat.

Bagaimana Fungsi advokatif KOMIR?
Baiq Manik Sofian, SE. Akt, konsuktan local bidang institusi.: berkaitan dengan penetapan status bencana pertanian.

Rekomendasi-rekomendasi
Bp. Arif, SEKRETARIS KOMIR KABUPATEN LOMBOK BARAT 1) Berkaitan dengan Wacana Program Kerja KOMIR.; 2) Membuat data base system irigasi.